SWARA – Sepuluh tahun berlalu sejak Konferensi Nasional Danau pertama pada tahun 2009, pada tahun ini kembali dibuat rapat koordinasi dan kesepakatan yang melibatkan 11 Kementerian untuk memulai dan mengevaluasi misi penyelamatan 15 danau prioritas di Indonesia. Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan pada Selasa, (26/3/2019), di Auditorium Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.
Dilansir dari Kompas.id, acara penandatanganan kesepakatan ini dihadiri oleh tiga menteri dan sisanya diwakilkan oleh pejabat di kementerian terkait. Menteri yang hadir di acara tersebut antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Artikel Terkait: Serba-serbi Unik di Lingkungan Kementerian
- 8 Peluang untuk Bekerja di Kementerian dan Lembaga Bagi Lulusan STAN
- Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Terbaru, Gaji di Bawah Rp 4,5 Juta per Bulan Nggak Kena Pajak!
- Hari Air Sedunia 2019, Tidak Ada Lagi yang Tidak Bisa Mengakses Air Bersih
Nota kesepahaman ini digencarkan oleh pemerintah sebagai upaya revitalisasi ketersediaan air baku. Berdasarkan data dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kementerian PPN/ Bappenas 2015-2019, terdapat 15 danau prioritas, antara lain:
- Danau Toba, Sumatera Utara
- Danau Maninjau, Sumatera Barat
- Danau Kerinci, Jambi
- Danau Rawa Pening, Jawa Tengah
- Danau Kaskade Mahakam, Kalimantan Timur
- Danau Tondano, Sulawesi Utara
- Danau Limboto, Gorontalo
- Danau Tempe, Sulawesi Selatan
- Danau Poso, Sulawesi Tengah
- Danau Sentani, Papua
- Danau Singkarak, Sumatera Barat
- Danau Rawa Dano, Banten
- Danau Sentarum, Kalimantan Barat
- Danau Batur, Bali
- Danau Matano, Sulawesi Selatan
Kondisi dari 15 danau tersebut hingga kini belum ada kemajuan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa masalah yang menghambat untuk misi penyelamatan danau tersebut, antara lain kendala birokrasi, ego sektoral, pendanaan, dan juga koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
Masalah koordinasi inilah yang menjadi masalah utama, karena memang dibutuhkan komitmen dari lintas sektor untuk menyelamatkan danau, merevitalisasi ketersediaan air baku, serta melestarikan danau itu sendiri.
Rapat koordinasi lintas sektor ini juga diharapkan mampu membuat perubahan yang nyata dalam penyelamatan 15 danau prioritas ini. Untuk itu, diharapkan seluruh kementerian yang terkait untuk memasukkan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
Dikutip dari Liputan6.com, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara seluruh sektor ini akan mempermudah upaya melestarikan danau sehingga fungsi ekonominya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
“Sebelumnya kamu di situ merasa sendiri. Mungkin yang lain juga sudah kerja, tapi belum terkoordinir. Dengan ini, kita ingin dikeroyok, coba kita pakai konsep Citarum Harum. Dikomando oleh pak Gubernur, nanti disitu ada PUPR, ada pemerintah kabupaten, ada Kodam, ada Polda, dan lain-lain,” tutur Basuki.
Artikel Terkait: Mau Berlibur? Coba Pergi ke Danau!
- Danau Terindah di Indonesia yang Wajib Dikunjungi Saat Liburan
- Danau di Jakarta yang Bisa Dikunjungi Akhir Pekan Ini
- Pemandangan Terkeren Dari Kereta Api di Dunia
Peran Vital Danau
Sejumlah danau tersebut mulai kehilangan fungsinya sebagai ekosistem dari berbagai jenis fauna. Selain itu, di beberapa danau, penggunaan Keramba Jaring Apung (KJA) juga menjadi masalah yang menyebabkan kematian massal ikan. Beberapa masalah tersebut akan semakin parah jika tidak segera ditangani oleh seluruh sektor yang terkait.
Danau memiliki peran vital yang mampu memberi manfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Danau sangat penting sebagai sumber air minum, perikanan, transportasi, pusat keanekaragaman hayati, pengatur iklim, serta sebagai penjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari itu, kini fungsi danau juga digunakan sebagai potensi pariwisata yang bisa meningkatkan nilai ekonomi dan mensejahterakan masyarakat setempat.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa peran vital danau juga sebagai cadangan air bersih. Hal ini yang bisa menjadi solusi bagi masalah air bersih di Pulau Jawa dan Bali-Nusa Tenggara dalam beberapa dekade mendatang.
Dhandy Dwi Yustica