SWARA – Beberapa hari yang lalu, pemerintah sudah resmi merencanakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada karyawan swasta. Secara khusus, bantuan ini akan diberikan untuk karyawan swasta sebesar Rp600 ribu per orang dalam waktu empat bulan.

 

Sejak adanya pengumuman mengenal hal ini, telah beredar berbagai informasi yang simpang siur di media sosial. Untuk memudahkan kamu dalam memahami kebijakan BLT, simak informasi selengkapnya berikut ini.

 

Syarat Mendapat BLT dari Pemerintah

 

Di media sosial, banyak orang menyatakan bahwa salah satu syarat untuk mendapat BLT dari pemerintah adalah mendaftarkan diri secara langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi, informasi itu telah terbukti hoaks.

 

Pada dasarnya, BLT diberikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah di tengah pandemi. Tidak seluruh karyawan swasta akan mendapat keuntungan ini. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa mendapat BLT dari pemerintah, yaitu:

 

  • Bukan PNS atau karyawan BUMN

 

Program BLT ini dikhususkan untuk karyawan swasta. Sehingga, penerima harus terbukti bukan merupakan pegawai PNS maupun karyawan BUMN. Selain itu, yang berhak menerima BLT adalah karyawan swasta dengan gaji bulanan di bawah Rp5 juta.

 

  • Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan

 

Pemerintah akan memanfaatkan data dari BPJS Ketenagakerjaan untuk menentukan pegawai swasta yang berhak menerima BLT. Nantinya, akan dipilih pegawai yang telah terdaftar dengan gaji di bawah RP5 juta serta iuran di bawah Rp150 ribu.

 

  • Masih aktif bekerja

 

Peserta yang berhak menerima BLT adalah peserta yang masih aktif bekerja atau belum mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Status tersebut bisa dilihat dari keaktifan peserta dalam membayar iuran bulanan BPJS Ketenagakerjaan.

 

Skema Pemberian BLT kepada Karyawan Swasta

 

Pemerintah memutuskan untuk menggunakan data dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan penerima BLT benar-benar layak mendapatkannya. Sejauh ini pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp31,2 triliun untuk memberikan BLT kepada 13 juta karyawan swasta di Indonesia. Nantinya, pemberian BLT akan dilangsungkan dengan alur sebagai berikut:

 

  • Proses oleh HRD perusahaan dengan BPJS Ketenagakerjaan

 

Pemberian BLT karyawan swasta terlebih dahulu akan diproses oleh HRD perusahaan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pihak BPJS Ketenagakerjaan akan menyaring nama-nama peserta yang menjadi penerima BLT. Setelahnya, mereka akan mengonfirmasi ke pihak HRD perusahaan dan mendata nomor rekening penerima.

 

Dengan kata lain, penerima bisa langsung menerima subsidi di rekening pribadinya, tanpa harus mengunjungi kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu.

 

  • Pemberian dana bulanan

 

Penerima BLT dari pemerintah akan mendapatkan dana subsidi sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan. Pemberian dana dilakukan sebanyak dua kali, dengan perhitungan dua bulan subsidi dalam sekali transfer. Artinya, kamu akan mendapatkan masing-masing Rp1,2 juta pada tahap pertama dan tahap kedua.

 

Pemberian subsidi BLT akan dimulai pada September 2020 mendatang. Rencananya, tahap pemberian dana akan dilakukan pada kuartal III, yaitu antara bulan Juli-September dan kuartal IV, antara bulan Oktober-Desember.

 

Jika kamu karyawan swasta dan telah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan, secara otomatis kamu akan mendapat BLT dari pemerintah. Akan tetapi, pastikan bahwa kamu telah memenuhi semua persyaratannya terlebih dahulu.