SWARA KAMU – Guru dikenal dengan jiwa mulianya, pahlawan tanpa tanda jasa. Memberikan ilmunya untuk mencerdaskan anak bangsa. Mencetak generasi-generasi emas pendobrak kegelapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Namun, sayangnya kesejahteraan guru kurang diperhatikan oleh pemerintah terutama guru honorer. Guru honorer hanya menerima honorium sebesar Rp300.000 perbulan. Mereka memang tidak menuntut honorium yang besar. Tetapi bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidupnya? Untuk biaya anak-anak sekolah? Memenuhi sandang, pangan keluarganya?

 

Menteri pendidikan Nadiem Makarim, menyebutkan bahwa gaji guru honorer dapat diambil dari dana BOS yang diakomodasi oleh kepala sekolah. Beliau juga menyebutkan bahwa gaji guru honorer naik 50%  yang semula 20%. Mendengar kabar itu, guru honorer menyambutnya dengan baik. Mereka menganggap program kerja ini akan membuat guru honorer benar-benar merdeka. Tapi sayang kabar itu tidak berlaku untuk semua guru honorer di Indonesia. Terdapat persyaratan untuk menerima gaji 50% tersebut. Seperti, wajib memiliki Nomor Unik Pendidikan Terakhir Kependidikan (NUPTK), bukan guru honorer yang diangkat tahun 2020, dan merupakan guru non-ASN.

 

Keluhan selalu dirasakan oleh para guru honorer. Mereka merasa dianaktirikan oleh pemerintah. Kabar baik yang semula membuat senyuman kini menyisakan kesedihan. Pasalnya, tidak semua guru honorer memiliki NUPTK. NUPTK hanya diterbitkan di beberapa daerah saja alasanya karena mereka tidak ingin menanggung gaji para guru honorer tersebut. Memang miris pendidikan di Indonesia, banyak terjadi polemik antara pendidik dengan pemerintah. Jika para guru tidak mendapatkan haknya, bagaimana  mereka efektif dalam mengajar, fokus dalam mendidik anak negeri. Mereka harus mencari pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ditambah lagi gaji mereka yang belum tentu cair setiap bulan, dan rasa khawatir untuk dipecat mengahantui setiap saat. Tentunya hal ini akan berdampak pada psikologi para guru honorer.

 

 

Teriakan, rintihan, dan tangisan para guru honorer terabaikan oleh pemerintah. Pemerintah lagi-lagi hanya meredam tanpa membuat solusi atas permasalahan ini. Demo terjadi di berbagai sudut kota, aksi mogok yang dilakukan para guru honorer, kabar burung yang mencuat tanpa adanya kepastian. Semua itu, akan menambah beban psikologis mereka. Mereka bukan budak pemerintah yang diperas tanpa dibayar. Mereka bukan alat pencerdas bangsa yang siap dilakukan semena-mena. Mereka juga sama seperti guru PNS lainnya, sama-sama mendidik,  mencerdaskan , membina anak-anak bangsa. Tetapi, kenapa perlakuannya berbeda? Guru honorer hanya dianggap guru cadangan. Padahal tak banyak guru honorer juga berprestasi, terampil, dan berdedikasi untuk negeri.

Lalu masih perlukah guru honorer untuk pemerintah?Untuk apa ada pembeda antara guru honorer dan guru PNS? Jika tugasnya sama mencerdaskan generasi bangsa. Saling berlomba untuk memerebutkan kursi emas di pemerintah dengan menghalalkan berbagai cara. Hanya satu kata yang mendasari semua itu, kesejahteraanlah yang membuat mereka mengingkan kursi impian. Jika saja pemerintah memberikan kesejahteraan yang sama antara guru honorer dan guru PNS aksi-aksi tersebut tidak akan terjadi. Keluh kesah dan derita dapat ditebus dengan ukiran senyuman. Mereka akan lebih focus untuk mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Tidak ada lagi tekanan psikologis yang akan mengganggu kegiatan pembelajaran.

 

Swara Kamu merupakan wadah untuk menyalurkan inspirasi, edukasi, dan kreasi lewat tulisanmu. Kamu bisa menyampaikan pendapat, pemikiran, atau informasi menarik seputar finansial dan karier. Setiap artikel Swara Kamu menjadi tanggung jawab penulis karena merupakan opini pribadi penulis. Tim Swara tidak dapat menjamin validitas dan akurasi informasi yang ditulis oleh masing-masing penulis. 

 

Ingin ikut berbagi inspirasi? Langsung daftarkan dirimu sebagai penulis Swara Kamu di sini!