SWARA – Perpindahan ibu kota dan pusat pemerintahan dari Jakarta ke wilayah lain sebenarnya bukanlah wacana baru. Bahkan, hal ini sudah diwacanakan sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda.

 

Dilansir dari Kompas.id, wacana perpindahan ibu kota juga sudah diwacanakan sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada tahun 1957, Presiden Soekarno membuat wacana perpindahan ibukota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

 

Wacana dan sejarahnya

 

Tidak berhenti di Presiden Soekarno, ternyata wacana perpindahan ibu kota ini juga diwacanakan oleh beberapa presiden berikutnya, yaitu pada zaman Presiden Soekarno dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

 

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto di 1980, lokasi yang dituju sebagai ibu kota baru adalah Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sedangkan, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di 2010, lokasi yang dituju sebagai ibukota baru adalah Jonggol dan Palangkaraya.

 

Artikel Terkait: Ragam menarik tentang peristiwa di bulan Mei 2019

  1. Bedakan May Day dengan Mayday, Jangan Sampai Tertukar, Ya!
  2. Bangga! Batik Digunakan oleh Delegasi Dewan Keamanan PBB
  3. Tarif Ojol Naik: Driver Senang, Penumpang Mengeluh!

 

7 Kriteria ideal

 

Sejumlah kriteria ideal tentang lokasi ibu kota baru telah selesai disusun. Kriteria ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro.

 

Dalam kajian yang dilakukan Bappenas, telah ditetapkan tujuh kriteria penentuan lokasi ibu kota baru yang dirasa layak sebagai syarat pemilihan daerah baru. Apa sajakah?

 

  1. Dekat dengan pantai

 

Tujuan dari kriteria ini adalah menjaga konektivitas laut. Hal ini menjadi penting mengingat Indonesia adalah negara maritim. Untuk itu, dibutuhkan pula ketersediaan pelabuhan untuk mewujudkan konektivitas tol laut antarpulau.

 

  1. Dekat dengan kota yang sudah berkembang

 

Kriteria ini dibuat untuk efisiensi investasi infrastruktur. Hal ini juga penting supaya pemerintah tidak perlu membangun sebuah komplek wilayah dari nol.

 

  1. Berada di tengah kepulauan Indonesia secara geografis

 

Kriteria ini ditujukan supaya ibu kota Indonesia berada tepat di tengah wilayah Indonesia secara geografis. Hal ini dimaksudkan supaya akses ke ibu kota dari seluruh wilayah Indonesia memiliki jarak yang seimbang.

 

  1. Tersedia lahan yang cukup luas

 

Lahan yang cukup luas ini memang dibutuhkan untuk pembangunan berbagai infrastruktur penunjang pemerintahan. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, dibutuhkan juga lahan untuk wilayah perumahan yang nantinya akan menampung Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nantinya juga akan ikut pindah ke wilayah tersebut.

 

  1. Bebas bencana dan memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan

 

Kriteria ini tentunya sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah komplek pusat pemerintahan baru. Mencari wilayah yang bebas bencana pastinya untuk menghindari bencana alam yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

 

Selain itu, wilayah tersebut juga harus memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan. Hal ini tentunya sangat dibutuhkan untuk menjaga seluruh aset negara yang sifatnya rahasia.

 

Artikel Terkait: Ragam menarik tentang antar negara

  1. 7 Taman Hiburan di Beberapa Negara ini Wajib untuk Kamu Kunjungi
  2. 7 Hal yang Wajib Diketahui Sebelum Melangsungkan Pernikahan Campur Beda Negara
  3. Negara yang Cocok Jadi Tujuan Wisata, Berdasarkan Zodiak

 

  1. Tersedia sumber daya air bersih yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan

 

Mencari lokasi baru untuk ibu kota negara, tentunya harus bebas dari pencemaran lingkungan. Buat apa pindah dari Jakarta, kalau lokasi baru juga sudah terpapar oleh pencemaran lingkungan?

 

  1. Aspek sosial: penduduk setempat memiliki budaya terbuka kepada pendatang dan potensi konflik sosial rendah

 

Mungkin, ini adalah salah satu aspek yang tidak boleh ditinggalkan, karena aspek sosial juga penting dalam menjamin kehidupan bersosial di antara penduduk asli dengan para pendatang.

 

Dibutuhkan suatu wilayah baru yang penduduk setempatnya memiliki budaya terbuka pada para pendatang. Hal ini semata-mata untuk meminimalkan konflik sosial yang bisa terjadi di antara mereka.

dhandyDhandy Dwi Yustica