SWARA – Sama seperti halnya para pekerja, para pelajar juga sudah memberlakukan belajar dari rumah, atau yang sekarang disebut Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Terutama di DKI Jakarta, PJJ ini sudah diterapkan sejak 16 April 2020. Artinya, proses belajar mengajar yang biasanya dilakukan di dalam kelas, harus pindah ke pembelajaran secara online yang bergantung juga pada paket data.
Saya jadi ingat dengan cerita salah satu Asisten Rumah Tangga (ART) teman saya yang bercerita kalau anaknya sudah mulai belajar dari rumah. Yang beliau ceritakan lebih kepada beban finansial tambahan lain karena harus menambah pengeluaran untuk paket data agar anaknya bisa belajar.
Nggak perlu ngomongin soal paket data pelajar, yang bekerja aja jadi megap-megap karena bujet untuk paket data mendadak bengkak. Yang biasanya cuma menghabiskan paling banyak Rp200.000 per bulan, sekarang bujet yang sama bisa habis dalam waktu seminggu saja.
Kenapa nggak pasang wifi? Untuk kondisi ART teman saya yang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari saja sulit, rasanya memasang wifi di rumah dan bayar bulanan yang tidak murah, bukan pilihan utama. Lalu untuk yang mampu pun, belum tentu area rumahnya sudah dimasuki jaringan internet. Yang lebih parah lagi, masih banyak perumahan yang areanya dimonopoli oleh satu provider saja. Sudah tidak ada pilihan, koneksi belum tentu bagus, mahal pula.
Lalu bagaimana sebenarnya kesiapan pemerintah terkait dengan masalah paket data untuk pelajar yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap internet, baik dari segi bujet maupun lokasi?
Ada juknis BOS terbaru terkait paket data
Saya jadi cari-cari tahu apakah masalah paket data ini menjadi perhatian dari pemerintah pusat dan daerah? Masalahnya, proses pembelajaran kan tetap harus berjalan walau ada kendala finansial. Belum lagi masih harus membayar uang sekolah.
Kalau diurutkan sesuai tanggal pembahasannya, dilansir dari cnnindonesia.com pada tanggal 9 April 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat digunakan guru dan murid untuk membeli paket data selama kegiatan belajar dilakukan di rumah di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Lalu pada tanggal 15 April 2020, menurut Juknis Dana BOS terbaru yang dikeluarkan oleh Kemendikbud terkait dengan keadaan darurat COVID-19, Kemendikbud memperbolehkan satuan pendidikan menggunakan dana BOS dan BOP:
- Untuk pembelian pulsa/paket data bagi pendidik dan peserta didik.
- Digunakan untuk pembiayaan layanan pendidikan online berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah.Â
- Digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, cairan pembasmi kuman (disinfektan), masker, maupun penunjang kebersihan lainnya.
Lalu mengapa masih ada keluhan yang diterima oleh KPAI mengenai hal ini?
Survei KPAI: siswa keluhkan paket data
Jadi sebenarnya kalau mengacu pada dua pernyataan di atas, sebenarnya baik siswa maupun guru, bisa menggunakan dana BOS ini untuk beli paket data. Namun, kenapa masih banyak yang belum merasakan manfaatnya? Apakah ini kembali ke kebijakan sekolah masing-masing?
Dilansir dari kompas.id, pada tanggal 13-20 April 2020, KPAI sempat menyebarkan survei PJJ kepada 1.700 siswa dari berbagai jenjang. Ternyata sekitar 42,2% siswa mengatakan mengalami kesusahan terkait paket data.
Maka tidak heran, dari hasil survei yang sama, sekitar 52,8% responden kepada pemerintah agar menggratiskan internet karena PJJ cenderung lebih banyak memakai metode daring yang menghabiskan kuota.
Hal ini pun menjadi salah satu usulan KPAI dalam Rakornas KPAI, yaitu agar pemerintah daerah kembali menegaskan dana bantuan untuk paket data dalam proses PJJ ini, baik untuk guru maupun siswa.
Saya cuma berharap hal ini tidak berhenti menjadi sekadar pertimbangan saja, tapi bisa melahirkan keputusan yang berdampak baik bagi para siswa. Jangan sampai karena masalah paket data, proses belajar menjadi beban baru bagi pelajar, pengajar, juga orang tua (yang tentunya harus men-support bujet paket data). Selamat Hari Pendidikan!
