SWARA – Seringkali, fintech pinjaman online menyatakan diri mereka sebagai fintech terpercaya karena telah terdaftar di OJK. Tapi, tahukah kamu, apa sebenarnya OJK itu? 

 

OJK adalah singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu sebuah lembaga negara yang bertugas dalam mengatur dan mengawasi kegiatan di bidang jasa keuangan. Ada beberapa lembaga yang diawasi oleh OJK, mulai dari perbankan, fintech, asuransi, dan lain sebagainya. 

 

Memahami Lebih Jauh Tentang Pengertian dan Fungsi OJK

 

OJK pertama kali terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Menurut situs resmi OJK, OJK adalah lembaga yang independen. Artinya, dalam menjalankan tugasnya, OJK bebas dari campur tangan pihak lain.

 

Kehadiran OJK ditujukan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan bisa memenuhi harapan berikut:

 

  • Terselenggara dengan teratur, transparan, adil, serta akuntabel

 

  • Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil

 

  • Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

 

Kemudian, dikutip dari Kompas, tugas utama OJK adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di beberapa sektor. Sektor-sektor tersebut meliputi sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan bukan bank. 

 

Dalam hal ini, lembaga keuangan bukan bank yang dimaksud meliputi lembaga asuransi, lembaga dana pensiun, lembaga pembiayaan seperti simpan pinjam, serta fintech

 

Selain itu, OJK juga memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. 

 

Macam-Macam Wewenang OJK

 

Dikutip dari Kompas, wewenang OJK pada dasarnya dibagi menjadi tiga. Wewenang OJK yang pertama adalah wewenang dalam tugas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan: 

 

  • Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank dan kegiatan usaha bank. 

 

  • Pengaturan dan pengawasan tentang kesehatan bank yang meliputi laporan bank yang berhubungan dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan standar akuntansi bank. 

 

  • Pengaturan dan pengawasan tentang aspek kehati-hatian bank yang meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, pemeriksaan bank, dan prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang.

 

Kemudian, wewenang dalam kategori kedua adalah wewenang dalam tugas pengaturan lembaga bank dan non-bank: 

 

  • Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 

 

  • Menetapkan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan. 

 

  • Menetapkan peraturan tentang pengawasan di sektor jasa keuangan. 

 

  • Menetapkan peraturan tentang tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. 

 

  • Menetapkan peraturan tentang tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. 

 

  • Menetapkan peraturan tentang tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

 

Terakhir, wewenang dalam tugas pengawasan lembaga bank dan non-bank:

 

  • Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. 

 

  • Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Eksekutif. 

 

  • Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. 

 

  • Melakukan penunjukan pengelola statuter. 

 

  • Menetapkan penggunaan pengelola statuter. 

 

  • Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 

 

  • Memberikan dan mencabut izin usaha.

 

Hubungan OJK dengan Fintech Pinjaman Online

 

Fintech atau financial technology menjadi salah satu lembaga keuangan digital yang kegiatannya juga diawasi oleh OJK. Penyedia jasa pinjaman online juga termasuk di dalam kategori fintech yang berada di bawah pengawasan OJK.

 

Fintech pinjaman online yang terdaftar dalam OJK adalah pinjaman online yang legal, aman, dan terpercaya. Berikut ini beberapa alasannya:

 

  • Keamanan data nasabah

 

Salah satu kejahatan siber yang umum terjadi dalam dunia digital adalah pencurian data nasabah dari pinjaman online. Hal seperti ini bisa terjadi apabila kamu menggunakan jasa pinjaman online dari penyedia yang tidak diawasi oleh OJK.

 

OJK memiliki wewenang untuk memberikan denda atau sanksi kepada fintech pinjaman online resmi yang tidak melaksanakan aturan sesuai OJK. Misalnya, bila terjadi kebocoran atau penjualan data nasabah secara ilegal, maka OJK berhak untuk menutup fintech tersebut. 

 

Akan tetapi, OJK tidak bisa memberikan hukuman apabila penjualan data dilakukan oleh fintech yang belum terdaftar. Karena itu, bila kamu menjadi korban dari pencurian data ini, kamu tidak bisa meminta bantuan dari OJK untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

 

  • Ada batas maksimal bunga pinjaman

 

Batas maksimal bunga pinjaman yang ditetapkan oleh OJK untuk fintech adalah sebesar 0,8 persen per hari, atau 24 persen per bulan. Fintech pinjaman online yang resmi diawasi oleh OJK sudah pasti tidak akan menetapkan bunga yang lebih tinggi dari ini.

 

Jadi, kamu tidak perlu khawatir akan adanya perubahan pada besaran bunga yang menjadi terlalu tinggi. Hal ini tidak akan terjadi jika kamu memilih fintech pinjaman online yang terdaftar di OJK.

 

Salah satu pinjaman online yang diawasi oleh OJK adalah Tunaiku. Sebagai produk digital dari Amar Bank, Tunaiku telah terdaftar di OJK dan memberikan jasa pinjaman dengan aman dan legal.

 

Bunga pinjaman di Tunaiku tergolong cukup rendah bila dibandingkan dengan batas maksimal dari OJK, yaitu sebesar 3-4 persen per bulan. Jadi, kamu bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah serta bunga cicilan yang ringan di Tunaiku. 

 

Menyampaikan Pengaduan ke OJK

 

Sebagai konsumen, kamu memiliki hak untuk mengadu ke OJK apabila melihat ada praktik yang tidak tepat di sektor jasa keuangan. Pengaduan bisa dilakukan lewat beberapa cara, yaitu: 

 

  • Surat tertulis

 

Untuk pengaduan melalui surat tertulis, tujukan surat tersebut ke Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Kirimkan ke alamat berikut: 

 

Menara Radius Prawiro, Lantai 2

Komplek Perkantoran Bank Indonesia

Jl. MH. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat 10350

 

  • Telepon dan email

 

Kamu juga bisa menyampaikan pengaduan kontak resmi OJK. Kontak telepon resmi OJK adalah 157 dengan jam operasional hari Senin-Jumat, pukul 08.00-17.00 WIB, kecuali hari libur. 

 

Sementara, pengaduan melalui email bisa dikirimkan ke konsumen@ojk.go.id. Form pengaduannya bisa kamu dapatkan melalui link berikut: http://konsumen.ojk.go.id/FormPengaduan.

 

Sebelum melakukan pengaduan, pastikan kamu sudah memenuhi syarat berikut ini:

 

  • Bukti telah menyampaikan pengaduan kepada lembaga jasa keuangan terkait dan/atau jawabannya
  • Identitas diri atau surat kuasa (bagi yang diwakili)
  • Deskripsi/kronologis pengaduan
  • Dokumen pendukung

 

Kamu harus memenuhi syarat dokumen di atas paling lambat 20 hari kerja sejak tanggal pengaduan. Apabila melebihi jangka waktu tersebut, pengaduanmu akan dianggap batal.

 

Sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa di bidang keuangan, sebaiknya cari tahu lebih dulu tentang legalitas penyedia jasa tersebut. Pastikan bahwa penyedia jasa keuangan yang kamu pilih adalah penyedia jasa yang aman, yaitu yang sudah terdaftar di OJK.